Prabowo: Ahok Layak Diinterpelasi!

Rimanews – Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menyepakati gagasan rekannya Abraham Lunggana (Haji Lulung) untuk memanggil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas dua dugaan kasus korupsi yang terjadi selama masa kepemimpinan pria yang akrab disapa Ahok itu. Bahkan Prabowo menyebutkan, untuk menyikapi masalah ini DPRD perlu menggunakan hak interpelasinya guna memperjelas masalah dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), serta pengadaan scanner dan printer yang kini tengah digarap Bareskrim Mabes Polri. Baca Juga Revolusi Diam-Diam dari Petamburan Jaksa Agung Sebut Kasus Ahok Luar Biasa Ahok Traktir Warga Cipete Minum Es Goyang Kejagung Dinilai Tak Serius Kaji Berkas Ahok Warga Doakan Djarot Jadi Gubernur DKI “Sebagai penyeimbang perlu juga (pemanggilan) dan pemanggilan harus sesuai tatib (Tata Tertib) Dewan, dimana jika dipandang perlu gunakan hak interpelasi untuk bisa memperjelas masalah,” ujar Prabowo saat dihubungi Rimanews, Minggu (2/8/2015). Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, berdasaran Tata Tertib DPRD DKI dan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 di pasal 27 huruf A, dinyatakan interpelasi menjadi suatu hak dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Kenapa interpelasi, itu kan hak dewan yang suatur di Tatib dan Undang-undang,” terang Prabowo. Soal rencana pemanggilan Ahok ke DPRD ini sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua DPRd DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung). Lulung yang meyakini Ahok terlibat pada dugaan korupsi pengadaan UPS mengaku dirinya lah yang menggagas pemanggilan Ahok. “Saya yang akan menjadi inisiatornya. Ini karena sudah ada dua kasus korupsi di masa Ahok. Kita akan minta penjelasannya,” ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2015) kemarin. Dikatakan Lulung DPRD sudah seharusnya tidak tinggal diam dengan dua dugaan kasus korupsi besar yang kini tengah ada diatas meja Bareskrim Mabes Polri. Dua kasus korupsi itu meliputi dugaan tindak pindana korupsi pada pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), dan pengadaan alat kerja printer, berikut scanner. Menurut Lulung dua kegiatan pengadaan yang sarat dengan aksi korupsi itu tidak terlepas dari tanggung jawab Ahok sebagai Gubernur. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Ahok , prabowo , UPS , politik , Nasional

Sumber: RimaNews